Urban News

Presiden Kecewa Peringkat Kemudahan Investasi Masih Tinggi

Presiden Kecewa Peringkat Kemudahan Investasi Masih Tinggi

URBANNEWS.CO.ID  – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar terkait harmonisasi perizinan ini terus dilakukan langkah-langkah terobosan dalam rangka koordinasi perizinan dalam rangka meningkatkan iklim usaha, iklim berusaha, dan iklim kemudahan berinvestasi. “Saya, juga sudah pernah saya sampaikan bahwa tahun 2016 kita masih pada peringkat 109 dari 189 negara yang disurvei dalam rangka kemudahan berusaha, ease of doing business, ” kata Presiden Jokowi dalam pengantar rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Selasa (15/3) sore.

Presiden yang didampingi Wakil Presiden Jusug Kallah mengingatkan, posisi tersebut jauh dari bahkan negara-negara Asean lainnya. Seperti Singapura di posisi 1,Malaysia posisi 18, Thailand posisi 49, Brunei Darrusalam posisi 84,Vietnam posisi 90, Filipina posisi 103. “Dan kita, saya ulang 109, ” kata Presiden.

Untuk itu, Presiden Jokowi menegaskan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan, langkah-langkah pembenahan menyeluruh dari seluruh aspek perizinan, baik yang berkaitan dengan pendirian bangunan, izin lingkungan, izin gangguan. Presiden menyarankan agar prosedur perizinan tersebut dapat digabung dalam satu kertas agar semangat deharmonisasi yang ingin dicapai menjadi mudah, jelas dan terintegrasi dengan baik. “Saya minta deharmonisasi antara izin lingkungan dan izin gangguan yang dikeluarkan oleh pemerintah-pemerintah daerah,” tegasnya.

Presiden menegaskan harmonisasi perizinan bukan berarti menghilangkan fungsi pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tetapi memastikan fungsi itu dijalankan lebih baik, lebih efisien, lebih efektif sehingga tidak terjadi kendala dalam berusaha dan berinvestasi. “Saya juga minta agar dilakukan harmonisasi peraturan perizinan, terutama izin lingkungan di kawasan industri. Ini juga penting sekali,” jelas presiden.

Pemerintah segera berbenah, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengemukakan, akan ada beberapa perizinan yang didrop dan disatukan berkaitan dengan harmonisasi izin mendirikan bangunan, izin lingkungan dan izin gangguan. “Tujuannya, sebetulnya ini bukan penyederhanaan, presiden itu hanya geram kepada begitu banyaknya izin. Salah satu izin yang terkait dengan ease of doing business, terkait dengan daya saing, izinnya itu, ” kata Franky.

Izin tersebut, lanjut Kepala BKPM, meliputi izin mendirikan bangunan, izin lingkungan dan izin gangguan. Dengan mengurus satu izin, menurut Franky, sudah mencangkup tiga perizinan. Ia menegaskan, hal tersebut harus dilakukan karena ada perizinan yang terkait dengan beberapa undang-undang yang berbeda, misalnya amdal, UU Lingkungan Hidup, amdal lalu lintas, dan UU Lalu Lintas. “Memang akhirnya ada beberapa lokasi izinnya harus didrop dan tentunya ini positif artinya dengan perhatian presiden supaya secepatnya itu bisa disederhanakan,” jelas Franky.

Franky Sibarani mengemukakan, pada izin gangguan itu kalau ditarik ke atas undang-undangnya tidak ada, yang ada hanya undang-undang retribusi dan perpajakan daerah. Jadi, pada izin gangguan terdapat peraturan Menteri Dalam Negeri, tapi disepakati ini akan di-review untuk di-drop. Franky juga menjelaskan mengenai perizinan amdal yang di sana terdapat dua undang-undang yang mengatur, yaitu amdal berdasarkan lingkungan hidup dan amdal lalu lintas. “Nah amdal lalu lintas ini presiden minta supaya disatukan, diputuskan untuk disatukan, ” terang Franky.

Kemudian, berkaitan pada izin lokasi, menurut Franky, izin lokasi jika ditarik keatas tidak ada dasarnya. Sehingga ada pembahasan untuk di-drop. “Iya izin lokasi dan izin tempat usaha, itu arahan Presiden supaya dihilangkan karena itu justru dampaknya lebih kepada proses usaha yang lebih lama dan lebih mahal,” jelas Franky lagi.

Ia menyampaikan amdal yang terkait dengan UU lingkungan dan amdal lalu lintas yang berdasar UU lalu lintas diarahkan untuk disatukan. Kemudian SIUP (Surat Izin Usaha Perusahaan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan), menurut Franky, pemerintah akan merujuk kepada Pemprov DKI Jakarta di mana Pemprov DKI Jakarta dapat menyatukan SIUP dan TDP meskipun SIUP dan TDP ada UU sendiri. Sehingga investor hanya mengurus satu amdal tapi sudah ada amdal lainnya. “Nanti SIUP, TDP disatukan pada proses pengurusan SIUP, “ujarnya.

Sumber                : Neraca

Related Posts