Urban News

Dukung Kapolri, Urbanisasi Kecam Oknum Penyebar Potongan Video Tito Karnavian

Dukung Kapolri, Urbanisasi Kecam Oknum Penyebar Potongan Video Tito Karnavian

Jakarta, URBAN NEWS INDONESIA – Pengamat hukum dari Universitas Tarumanagara (UNTAR) Dr. Urbanisasi, SH. MH. mengecam oknum penyebar potongan video Kepala Polisi Republik Indonesia (KAPOLRI) Tito Karnavian. Urbanisasi menilai, potongan video Kapolri yang viral di sosial media terkait dukungannya kepada NU dan Muhammadiyah bukan ormas lain dinilai tidak relevan lagi dengan keadaan saat ini.

Video sepenggal pidato Kapolri tersebut dinilai dapat menimbulkan kesalahpahaman antara Polri dan Ormas Islam. Pasalnya video tersebut waktunya sudah lama dan sudah tidak lengkap keseluruhan pidato Kapolri sehingga penonton bisa salah memahami konteksnya. Urbanisasi menghimbau pihak-pihak tertentu untuk menghentikan, tidak memposting dan memviralkan potongan video Kapolri tersebut.

“Janganlah video itu diviralkan, saya curiga penyebar video ini punya hidden agenda ingin memojokkan Kapolri karena kan kejadian di video sudah lama, kenapa dimunculkan lagi dan digoreng-goreng jadi polemik agar suasana menjadi kegaduhan menjelang Pilkada ,” kata dosen Fakultas Hukum UNTAR sekaligus praktisi hukum ini.

Urbanisasi sangat menyayangkan oknum yang menyebar video pidato Kapolri dan memviralkan itu. “Karena konteks pidato pak Kapolri tidak ada kaitannya dengan persoalan up date yang ada saat ini, tapi video itu sengaja disebar dengan tujuan memojokkan Bapak Kapolri, ini sangat saya kecam,” ungkap Urbanisasi dengan nada prihatin.

Video tersebut, jelas Urbanisasi akan menimbulkan kesalahpahaman dan akan memecah belah antara institusi Polri dengan sejumlah Ormas Islam yang tidak paham duduk persoalan sesungguhnya. “Ini kan fatal, video tahun lalu disebar lagi, dimainkan lagi untuk menarik kebencian dan rasa permusuhan yang mengadu domba Kapolri dengan ormas Islam, padahal faktanya tidak demikian,” papar Urbanisasi, lulusan doktor ilmu hukum, Universitas Hasanuddin (UNHAS) ini.

Sementara itu dalam tulisannya, tokoh muslim Syaefurrahman Al-Banjary meminta masyarakat tidak salah dalam menafsirkan pidato Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Ia membuat artikel meluruskan pidato Kapolri dengan judul “Meluruskan Pidato “Provokatif” Kapolri”.

“Saya beri judul tulisan ini dengan kata “provokatif” dengan maksud agar jangan salah tafsir dengan pidato Kapolri yang belum lama ini beredar di media sosial, karena bisa membenturkan Polri dengan lembaga atau ormas lain yang semestinya juga harus dirangkul dan dilindungi, diajak kerjasama membangun bangsa dan negara,” ujar Syaefurrahman Al-Banjary sebagaimana dikutip dari Cakrawala.co.

Mengapa Kapolri berpidato demikian? “Karena saat ini situasi politik mulai panas. Ada pihak tertentu untuk menarik-narik polisi dalam lingkaran politik. Mulai dari usaha Mendagri Tjahjo Kumolo menarik dua jenderal polisi untuk menjadi penjabat Gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat, sampai beredarnya potongan video pidato Kapolri Muhammad Tito Karnavian di grup WhatsApp,” katanya.

Potongan video itu tertulis Inews tv berdurasi pendek sekitar 2 menit. Intinya Kapolri Jenderal Muhammad Tito Karnavian memerintahkan jajarannya dari Polda hingga Polsek untuk bersinergi dengan ormas NU dan Muhammadiyah, karena kedua ormas inilah yang mendirikan negara ini. Dengan yang lain itu nomor sekian karena mereka bukan pendiri negara.

Pernyataan Kapolri ini menurut netizen bisa ditafsirkan mengadu domba ormas dengan lembaga islam yang lain, dan tidak menganggap peran Nahdlatul Wathan, Hidayatullah, Al-khairat bahkan Al-Irsyad. Jika salah tafsir bahkan ditarik pada agenda politik tertentu, bisa bahaya negara ini.

Karena itu para penerima pesan video dan komentarnya perlu arif dan bijaksana, dalam konteks apa Kapolri menyatakan demikian.

Pernyataan Kapolri itu disampaikan dalam acara silaturahim dan dialog kebangsaan Rais Aam PBNU dan Kapolri bersama Alim Ulama dan Pengurus NU se-Banten di Pondok Pesantren An-Nawawi, Tanara, Kabupaten Serang, Banten, Rabu (8/2/2017). Rais Aam PBNU hadir saat itu yakni KH. Ma’ruf Amin.

Situasi poliik nasional saat itu adalah menjelang aksi 11 Februari 2017, yang dinamakan aksi 112. Aksi itu dilakukan oleh sejumlah ormas yang tergabung dalam Forum Ummat Islam. Aksi itu merupakan lanjutan aksi 212 (2 Desember 2016) yang dihadiri jutaan ummat muslim dan ada juga non muslim. Mereka menyerukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditangkap dan diadili karena dianggap menista agama dan menghina ulama. Pada saat itu Jakarta sedang menghadapi Pilkada yang calonnya adalah Ahok-Djarot dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Pada wawancara yang lain dengan wartawan, Kapolri Tito Karnavian juga telah mengultimatum Penanggungjawab Aksi agar tidak menyetir ibadah untuk kepentingan politik. Mengimbau pengurus Masjid Istiqlal tidak menjadi mimbar politik, sebaliknya menjadi tempat suci khusus untuk ibadah. Ormas Islam NU dan Muhammadiyah tidak mendukung aksi ini karena sarat kepentingan politik, demikian juga MUI berharap aksi itu sebaiknya dibatalkan.

Dalam pidato Kapolri di Ponpes Annawawi Serang Banten 8 Februari 2017, potongannya adalah sbb:

Perintah saya melalui video konferene minggu lalu, dua minggu lalu saat rapim Polri, semua pimpinan Polri hadir, saya sampaikan tegas, menghadapi situasi saat ini, perkuat NU dan Muhammadiyah. Dukung mereka maksimal (tepuk tangan).

Semua Kapolda saya wajibkan untuk membangun hubungan dengan NU dan Muhammadiyah tingkat Provinsi. Para Kapolres wajib membuat kegiatan-kegiatan untuk memperkuat para pengurus cabang di tingkat kabupaten/kota.

Para Kapolsek wajib untuk di tingkat kecamatan bersinergi dengan NU dan Muhammadiyah. Jangan dengan yang lain. Dengan yang lain itu nomor sekian. Mereka itu bukan pendiri negara. Mau merontokkan negara malah iya, ya. Tapi yang sudah konsisten dari awal sampai hari ini, itu adalah NU dan Muhammadiyah.

Termasuk kami berharap hubungan antara Nu dan Muhammadiyah juga bisa saling kompak. Satu sama lainnya. Boleh beda pendapat, tapi kalau sudah bicara NKRI mohon, kami mohon dengan hormat, kami betul-betul titip, kami juga sebagai ummat muslim, harapan kami hanya kepada dua organisasi besar ini.

Jika dipahami konteksnya maka sesungguhnya Kapolri ingin menyatakan pertama, menegaskan peran Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam mendirikan negara ini karena kedua ormas terbesar di Indonesia itulah yang melahirkan para pejuang dan syuhada, hingga Indonesia merdeka. Kedua ormas itu pula yang mendidik anak bangsa mengelola negara ini. Sudah wajar Kapolri memerintahkan jajarannya untuk bersinergi dengan kedua ormas tersebut.

Kedua, Kapolri tidak menyebut ormas apa atau yang mana di luar NU dan Muhammadiyah sebagai “bukan pendiri negara” bukan berarti mereka tidak penting dan tidak berperan dalam mendirikan negara maupun mengisi kemerdekaan. Fokus perhatian dalam konteks ini adalah pada kalimat berikutnya yakni ada ormas yang “mau merontokkan negara” itupun dengan (kelihatannya candaan, dilihat dari video yang beredar).

Karena itu kepada ormas lain tidak perlu curiga dan merasa tidak dianggap. Toh peran ormas lain didirikan bukan ingin dianggap, melainkan karena tanggungjawab dan lillahi taala. Jadi tidak perlu sewot.

Bisa jadi ormas yang dimaksud Kapolri adalah ormas yang baru lahir yang “dianggap” mengancam karena diduga hendak “mengganti Pancasila.” Bisa jadi sasaran tembaknya adalah Hizbut Tahrir Indonesia dengan konsep Khilafanya. Nyatanya kemudian memang HTI dibubarkan tanpa melalui pengadilan, melainkan hanya dengan cara mencabut status badan hukumnya di kementerian hukum dan HAM pada Juli 2017. Pencabutan dilakukan sebagai tindaklanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Memang dari sisi komunikasi, pernyataan Kapolri itu bisa dipersoalakan, karena bisa memicu konflik baru. Tetapi jika semua pihak bisa memahami konteksnya saya kira tak jadi soal. Bagaimanapun fungsi Kepolisian negara RI dari tingkat atas hingga yang paling bawah adalah melindungi atau mengayomi semua masyarakat, melayani masyarakat dan menjaga ketertiban sosial. Mereka adalah penegak hukum yang berdiri tegak di antara banyak kelompok. Merangkul semua pihak itulah democratic policing.

Kapolri Muhammad Tito Karnavian sendiri melalui pesan WA kepada penulis mengatakan “Sy tidak mengatakan bhw yg lain bukan pendiri negara. Itu acara tahun lalu di PBNU untuk memotivasi NU agar tetap menyuarakan Pancasila. Ditengah gempuran ideologi komunis dan radikal. Ada saja yg menyebarkan sambutan internal tsb,” ujarnya.

Jadi jelaslah konteksnya, dan bukan berarti Al-Washliyah, PERSIS, Al-Irsyad, Dewan Dakwah dll tidak berperan dalam pendirian negara. Semua berperan dan sejarah mengatakan demikian. Wallahu a’lam. [UNI/MR].

 

Sumber : www.editor.id

Editor    : Redaktur Urban News Indonesia / www.urbannews.co.id

Related Posts