Urban News

Pengamat Hukum: Update Regulasi Solusi Antisipasi Kejahatan Siber

Pengamat Hukum: Update Regulasi Solusi Antisipasi Kejahatan Siber

Jakarta, URBAN NEWS INDONESIA – Pengamat hukum Universitas Tarumanagara, Urbanisasi meghibau para praktisi dan ilmuan hukum agar merespon perkembangan cepat dunia digital. Urbanisasi menilai regulasi terkait dunia siber harus di update kembali mengimbangi perubahan hidup, ekonomi, politik dan hukum terutama yang berbasis online.

“Perkembangan yang sangat cepat teknologi digital, internet dan dunia maya membuat hukum harus terus mengikuti, sementara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur soal dunia siber saat ini saya rasa sudah mulai ketinggalan dalam mengatur kemajuan aplikasi termasuk kejahatannya. Harus segera dirumuskan Undangan-Undang Ciber agar kinerja dari Lembaga Badan Siber dan Sandi Negara bisa semakin efektif dalam menghadapi tantangan kehidupan maupun kejahatan masa kini,” kata doktor hukum lulusan Universitas Hasanuddin ini di Jakarta, Kamis (25/1/2018).

Lebih lanjut, Urbanisasi menilai, saat ini dunia dihadapkan pada tantangan kejahatan masakini yakni penguasaan kecangihan teknologi internet. Ada banyak berita nasional dan internasional yang muncul di media massa setiap hari terkait kejahatan siber yang menelan kerugian besar. Urbanisasi berharap para praktisi siber, akademisi hukum dan praktisi hukum bisa duduk satu meja untuk merumuskan pembaruan yang terjadi di dunia maya terutama dalam mengantisipasi isu serangan siber dari luar.

“Hukum harus bisa melindungi kepentingan negara dan bangsa melalui rambu-rambu yang tegas untuk menjaga dan mengatur penggunaan teknologi siber dalam bisnis, informasi maupun penggunaan informasi data di dunia IT. Sehingga selain menunggu regulasi besar dunia, Indonesia juga harus menjadi motor penggerak perubahan melalui perumusan kebijakan yang lebih visioner dalam menanganis kejahatan siber,” tegas Urban (red: nama sapaan).

Penggunaan media siber saat ini sudah mengglobal. Sehingga jika ada perubahan di tingkat global maka akan berdampak juga di Indonesia, baik positif maupun negatifnya.

Belum lama ini ATKearney dan Cisco melakukan penelitian prkembangan global. Hasil penelitian mengungkap bahwa serangan siber berpotensi merugikan perusahaan-perusahaan di Asia Tenggara. Tak tanggung-tanggung, total kerugiannya diperkirakan dapat mencapai US$ 750 miliar.

ATKearney merupakan perusahaan konsultan manajemen global. Sedangkan Cisco adalah perusahaan teknologi keamanan digital global. Pakar komunikasi, media dan teknologi dari ATKearney, Germaine Hoe Yen Yi, menjelaskan bahwa relevansi strategis ASEAN yang sedang berkembang dan didorong oleh ekspansi ekonomi dan adopsi digital bisa menjadi sasaran empuk serangan siber.

“Namun, ironisnya, perusahaan-perusahaan di negara ASEAN mengeluarkan dana yang sedikit untuk keamanan siber,” ujarnya saat menyampaikan materi darurat keamanan siber di Asia Tenggara di Jasmine Room, Ayana Mid Plaza Hotel, Jakarta Selasa, (23/1/2018)

Laporan dari Indonesian Security Incident Response Team on the Internet Infrastructure/ Coordinator Center (Id-SIRTII/CC) terjadi 205 juta lebih serangan siber di Indonesia terhitung sejak Januari hingga November 2017. Serangan terbesar adalah serangan Malware WannaCry terjadi pada Mei 2017 dan berhasil mempengaruhi 12 institusi di seluruh Indonesia di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik.

Yen Yi menambahkan, negara di ASEAN saat ini hanya menghabiskan rata-rata 0,07 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk keamanan siber setiap tahunnya. Sehingga menurutnya, negara-negara ASEAN perlu meningkatkan pengeluaran mereka antara 0,35 dan 0,61 persen dari PDB sepanjang 2018-2025 agar sesuai dengan tolak ukur negara-negara aman serangan siber.

Indonesia Baru Memulai

Pada 10 negara di ASEAN hanya Singapura dan Malaysia yang tergolong maju dan sadar akan pentingya dunia siber. Adapun Filipina serta Thailand sudah berkembang di bidang keamanan siber. Sementara Indonesia masih berada di tahap awal, termasuk dalam aturan, pengembangan strategi nasional, tata kelola, kerjasama internasional dan pembangunan.

“Untuk mengantisipasi serangan siber, Malaysia saja butuh sekitar 4 ribu lebih ahli keamanan siber pada tahun 2020,” katanya.

Sedangkan Presiden Cisco ASEAN, Naveen Menon, menyatakan bahwa keberhasilan digitalisasi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam memerangi ancaman siber.

“Di Indonesia, kami telah melihat transformasi digital terjadi di beberapa sektor seperti layanan kesehatan, keuangan dan ritel. Sektor tersebut termasuk sektor yang beresiko terkena serangan siber,” kata Menon.

Senada dengan Urbanisasi, Menon mengaku sangat penting bagi para pemangku kepentingan agar bersatu dan membantu membangun kemampuan keamanan siber. Termasuk mengembangkan generasi baru terkait profesional keamanan siber.

Kekhawatiranpara pengamat siber ini mulai nampak terjawab dengan dibentuknya lembaga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) setingkat kementerian pada awal Januari 2018 yang dibawahi langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Semoga dengan dibentunya BSSN turut diikuti regulasi yang semakin menguatkan keamanan dan ketahanan nasional dari serangan siber. [UNI/MRS].

 

Sumber         : Editor.id

Editor             : Redaktur URBAN NEWS INDONESIA / www.urbannews.co.id

Related Posts