Urban News

Urbanisasi: Paslon Pilkada Yang Terima Sumbangan Dapat Didiskualifikasi

Urbanisasi: Paslon Pilkada Yang Terima Sumbangan Dapat Didiskualifikasi

Jakarta, URBAN NEWS INDONESIA – Doktor hukum jebolan Universitas Hasanuddin (UNHAS), Urbanisasi menyatakan, tidak dibenarkan dalam Undang-Undang Pilkada, calon kepala daerah petahana menggalang dana kampanye dengan memanfaatkan pengaruh dan jabatannya. Menurut Urbanisasi, calon Kepala Daerah dilarang menerima sumbangan yang berasal dari orang unsur pemerintah, perusahaan rekanan atau pihak ketiga yang ada kaitannya dengan pemerintahan.

Pernyataan yang diungkapkan pengamat hukum dari Universitas Tarumanegara (UNTAR) ini menanggapi banyaknya kepala daerah yang tertangkap tangan menerima suap berdalih uang. Sumbangan yang dipakai untuk biaya kampanye atau atau kepentingan lain dapat melanggar Undang-undang Pilkada maupun Undangan-Undang Tindak Pidana Korupsi.

“Bahkan alasan ini dipakai oleh partai politik untuk mencari alasan pembenaran. Mereka bilang korupsi terjadi salah satunya karena dipicu biaya politik untuk menjadi kepala daerah sangat mahal. Saya sangat tidak setuju dengan pendapat ini,” kata Urbanisasi di Jakarta, Rabu (14/2/2018)

Urbanisasi mengaku sangat prihatin terkait tertangkapnya sejumlah kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menerima suap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) akhir-akhir ini.

Urbanisasi meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendiskualifikasi calon Kepala Daerah yang terindikasi menerima sumbangan dari unsur kejahatan korupsi apalagi sampai tertangkap tangan dalam OTT. Bawaslu harus selalu bersikap netral agar objektif dalam memutuskan setiap masalah yang dilaporkan masyarakat maupun peserta peserta Pilkada.

“Demokrasi dibangun untuk menghasilkan pemimpin yang amanah terhadap rakyat, namun kalau dalam prosesnya ini tercederai politik uang apalagi sampai kepala daerah tersebut terindikasi menggalang dana dari bawahannya, ini sudah melanggar UU Pilkada dan Bawaslu wajib membatalkan atau mencoret yang bersangkutan,” tegas Urbanisasi.

Lebih lanjut, Urbanisasi menjelaskan, bukan hanya calon petahana yang mendapat sanksi namun pemberi dari unsur pemerintahan juga dapat ditindak pidana. Pemberi dan penerima wajib dikenakan hukuman setimpal dengan pelanggarannya.

Ditempat terpisah Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengingatakan pasangan calon, partai pengusung dan tim suksesnya untuk memastikan sumber dana kampanye diperoleh sesuai yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (UU Pilkada).

Pasalnya, jika sumber dana kampanye diperoleh dari sumber-sumber tidak jelas, seperti hasil korupsi atau kejahatan, maka bisa membuat paslon bersangkutan didiskualifikasi.

“Jadi apabila mendapatkan sumbangan, yang merupakan hasil dari kejahatan atau dari korupsi, kemudian dari sebuah sumber-sumber yang tidak jelas, apabila tidak ada keterangan dari para pemberinya, itu dapat didiskualifikasi oleh KPU, tentu atas rekomendasi dan penelitian oleh Bawaslu,” ujar Fritz seusai penandatangan MOU antara Bawaslu dengan PPATK di Kantor PPATK, Jalan Haji Juanda, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (13/2).

Fritz menjelaskan dalam Pasal 76 UU Pilkada, sudah jelas melarang parpol atau gabungan parpol dan paslon untuk menerima sumbangan dari pihak asing (negara, lembaga swadaya dan warga negara asing), penyumbang yang tidak jelas identitasnya, dana dari pemerintah atau pemda dan dana BUMN atau BUMD. Jika menerima sumbangan dari pihak tersebut, maka dikenakan sanksi pembatalan atau diskualifikasi.

“Jadi, sumber dana harus jelas, sah dan dapat diaudit,” tandas Fritz

Tak hanya sanksi pembatalan sebagai calon atau pasangan calon, kata Fritz, paslon yang mendapat sumber dana tidak jelas juga bisa dikenai sanksi pidana. Pasalnya, paslon tersebut bisa dijerat UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“(Yang bersangkutan) juga akan kena pada tindak pidana hukum, yaitu UU pencucian uang, apabila tidak dilaporkan dan apabila sumber-sumber dananya tidak jelas. Itu menjadi concern kepala daerah untuk berhati-hati terhadap dana yang digunakan,” ungkap dia.

Lebih lanjut, Fritz mengatakan bahwa pihaknya tidak hanya akan mengawasi rekening khusus untuk kampanye, tetapi rekening-rekening lain di luar itu yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan kampanye. Menurut dia, kerja sama dengan PPATK bisa membuka akses bagi Bawaslu untuk mengawasi rekening lain paslon di luar rekening khusus kampanye.

“Apabila ada rekening-rekening lain yang digunakan untuk mendukung sebuah kampanye, itu akan menjadi objek pengawasan. Jika hal demikian tidak dilaporkan, itu akan masuk pada kemungkinan untuk dapat didiskualifikasi,” pungkas dia.

Berikut ini adalah bunyi Pasal 76 UU Pilkada:

(1) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing; penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.

(2) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara.

(3) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa pembatalan pasangan calon yang diusulkan.

(4) Pasangan calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai pasangan calon.

(5) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. [UNI/Tim]

Sumber: Editor.id

Related Posts