Urban News

Akreditasi RS Buruk, INHOTCH Nilai Pemerintahan Jokowi Gagal di Sektor Kesehatan

Akreditasi RS Buruk, INHOTCH Nilai Pemerintahan Jokowi Gagal di Sektor Kesehatan

URBANNEWS.CO.ID – Indonesia Hospital Watch (INHOTCH) menilai Pemerintahan Jokowi-JK telah gagal di sektor pembagunan kesehatan.  Hal ini melihat Potret buruk akreditasi Rumah Sakit di tanah air.

Fikri Suadu selaku Direktur Eksekutif INHOTCH melalui sebuah rilis yang diterima redaksi (8/9) mengatakan, sangat disayangkan semangat Nawa Cita di sektor pembangunan kesehatan yang di gagas oleh Pemerintahan  Joko Widodo terhambat oleh buruknya kualitas sektor layanan kesehatan di Rumah Sakit se Indonesia. Fikri memaparkan bahwa saat ini terdapat sebanyak 2.528 Rumah Sakit di seluruh tanah air, dari jumlah tersebut, sangat disayangkan bahwa total rumah sakit yang belum terakreditasi sebanyak 2.167 Rumah Sakit atau sekitar 85,71 persen.

Fikri menuturkan, hal ini tentu merupakan sebuah keprihatinan besar mengingat Rumah Sakit adalah sebuah tempat dimana keselamatan masyarakat, dalam hal ini pasien, dipertaruhkan. Ini persoalan nyawa manusia, jangan main-main, demikian imbuhnya. Menurut Fikri dengan adanya lebih dari dua ribu seratus Rumah Sakit yang belum atau tidak terakreditasi dalam dua tahun kepemimpinan Jokowi, tentu merupakan capaian yang buruk. Padahal, lanjut Fikri, akreditasi adalah sebuah jaminan kelayanan bagi Rumah Sakit untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Menurut Fikri, Rumah Sakit yang tidak terakreditasi berarti tidak layak menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan. Mengapa? Karena standar operasional prosedur (SOP) yang mereka jalankan tidak bisa dipertanggung jawabkan secara layak. Padah jelas Undang-undang tentang Rumah Sakit secara tegas mengatur soal Akreditas Rumah Sakit sebagai jaminan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan.

“Tidak terakreditasi artinya tidak ada jaminan keamanan dan keselamatan pasien. Terhadap AKREDITASI selanjutnya diatur dalam Pasal 40 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit serta penjabarannya diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 417/Menkes/Per/II/2011 tentang Akreditasi Rumah Sakit. Intinya adalah mengatur tentang pengakuan terhadap Rumah Sakit setelah dinilai bahwa Rumah Sakit tersebut memenuhi standar pelayanan rumah sakit yang berlaku,” Imbuh Fikri.

Ia menambahkan, jika terdapat fasilitas pelayanan kesehatan dalam hal ini Rumah Sakit yang tidak atau belum terakreditasi, maka tidak ada jaminan terhadap standar pelayanan yang berlaku di fasilitas pelayanan atau Rumah Sakit tersebut.

“Ini persoalan serius karena merupakan Amanah Konstitusi. Presiden Joko Widodo harus tegas dan serius menjalankan perintah Konstitusi, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang mewajibkan bahwa Negara berkewajiban menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Yang dimaksud Frasa yang layak tersebut jika kita terjemahkan yah tentu saja adalah akreditasi. Intinya, akreditasi merupakan jaminan atas mutu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan,” Ujarnya

Lebih lanjut Ia menegaskan, Pemerintahan Jokowi-JK harus segera melakukan evaluasi serius terhadap berbagai kebijakan kesehatan yang telah berlangsung selama lebih dari dua tahun ini. “Kalau ngatur akreditasi Rumah Sakit aja tidak becus, gimana mau mengurus negara yang lebih kompleks,” Tutupnya.

Related Posts