Urban News

Pendapat Hukum, Parliamentary Threshold Hanya Berlaku untuk DPR RI

Marselinus B. Paillin, Mahasiswa Mamasa, Sulawesi Barat di Fakultas Hukum Universitas Jakarta

OPINI, URBAN NEWS INDONESIA – Hangat debat kusir di sosial media dan tempat-tempat nongkrong terkait Parliamentary Threshold atau Ambang Batas Perlemen dalam Undang-undang Pemilu 2019. Debat tanpa panelis ini kian menimbulkan perbedaan persepsi yang tak berujung di masyarakat. Banyak yang beranggapan Parliamentary Threshold itu berlaku untuk DPR RI saja dan tidak sedikit pula yang menerjemahkan ambang batas ini berlaku juga untuk DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.

Bahkan mungkin ada pula calon legislatif (Caleg) yang tidak mampu menafsirkan bunyi dari pasal Undang-undang yang mengatur tentang syarat ambang batas ini. Mereka yang siap menjadi wakil rakyat dalam membuat peraturan Perundang-undangan, ternyata masih kebingungan menerjemahkan isi Undang-undang. Caleg yang tidak ingin pusing dengan ambang batas, pikirannya yang penting menang dan duduk, sedikit lebih baik ketimbang mereka percaya diri tahu, tetapi keliru menafsirkan bunyi aturan yang berlaku. Bahkan mungkin ada juga caleg daerah yang mulai pesimis, bilamana partainya tidak mencapai ambang batas minimal maka sia-sialah kerja kerasnya mendulang suara dukungan masyarakat.

Agar lebih memahami terkait Parliamentary Threshold, diperlukan pendapat hukum (legal opinion) sebagai kajian yang mendasar berdasarkan pasal per pasal atau ayat per ayat dari dasar hukum yang mengaturnya. Pendapat hukum yang tepat harus mulai dari pengertian Parliamentary Threshold itu sendiri, sejarah, dasar hukum, hingga menjawab pertanyaan apakah berlaku untuk DPR RI saja ataukah untuk DPRD juga.

Parliamentary Threshold merupakan ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Ambang batas yang harus dicapai partai politik pada pemilu tahun 2019 mendatang yakni paling sedikit 4% dari total suara sah nasional. Partai politik yang perolehan suaranya kurang dari itu dipastikan tidak memiliki perwakilan di parlemen.

Ambang batas parlemen ini bukan baru akan pertama kali berlaku pada Pemilu tahun 2019 nanti. Aturan Parliamentary Threshold mulai diterapkan pada Pemilihan Umum tahun 2009 yang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 202 yaitu batas minimal 2,5% dari suara sah nasional dan hanya berlaku untuk penentuan kursi DPR RI saat itu.

Pada Pemilu 2014 lalu, ambang batas perlemen juga diberlakukan dengan batas minimal meningkat dari pemilu sebelumnya (2009) menjadi 3,5% dari suara sah nasional. Dasar hukum yang mengaturnya yakni Undang-undang Pemilu Nomor 8 tahun 2012 Pasal 208.

Bunyi dari Pasal 208 UU No. 8 Tahun 2012 tersebut yakni, “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota”. Namun pasal ini dinilai oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pasal yang inkonstitusional, sehingga MK membatalkan Pasal 208 melalui Putusan No. 52/PUU-X/2012, sehingga ambang batas perlemen hanya berlaku untuk DPR, RI (DPR Pusat) saat itu.

Parliamentary Threshold atau Ambang Batas Perlemen dalam Undang-undang Pemilu 2019 kembali muncul dan menjadi perdebatan panjang di masyarakat dan grup sosial media. Kali ini ambang batas diatur berdasarkan Pasal 414 Ayat (1) dan Pasal 415 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Isi Pasal 414 Ayat (1) menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Serta penjelasannya pada Pasal 415 Ayat (1) menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan”.

Berdasarkan bunyi Undang-undang Pasal 414 dan 415 di atas, maka Parliamentary Threshold atau ambang batas perolehan suara minimal untuk perolehan kursi hanya berlaku untuk DPR (DPR Pusat) pada Pemilu 2019. Subtansi dari kedua ayat ini hanya mengatur untuk DPR RI saja dan tidak berlaku atau tidak menyebutkan berlaku untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dasar hukum paling kuat yang menyatakan bahwa Parliamentary Threshold atau Ambang Batas Perlemen tidak berlaku bagi calon legislatif DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dapat dicermati pada Pasal 414 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 yang menyatakan, “Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD (Kabupaten/Kota”. Artinya, semua partai politik (Parpol lama, Parpol baru, maupun Parpol lokal di Aceh) diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota legislatif daerah tanpa ada batas minimal yang harus dicapai. Pasal 414 ayat (2) ini menjadi pasal kunci untuk menjawab pertanyaan masyarakat dan kegelisahan para calon DPRD Provinsi dan calon DPRD.

Hal yang menjadi titik perhatian yakni adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU-X/2012 yang membatalkan Pasal 208 dan 209 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu, terkait Parliamentary Threshold yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Putusan MK atas pasal yang inkonstitusional ini menjadi landasan tidak diberlakukannya ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam penentuan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada pemilu 2014 lalu dan juga menjadi dasar penyusun Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu 2019). Logikanya, bila ada pasal yang mengatur tentang Parliamentary Threshold berlaku untuk DPRD, maka tentu membuka peluang untuk dibatalkan lagi oleh Mahkamah Konstitusi, namun perancang Undang-undang Pemilu 2019 sudah mengantisipasi hal ini, sehingga Ambang Batas Perlemen hanya diatur atau diberlakukan untuk DPR RI saja berdasarkan Pasal 414 ayat (1) dan Pasal 415 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017.

Mengakhiri tulisan dari pendapat hukum ini, penulis ingin menyampaikan bahwa perbincangan terkait Parliamentary Threshold atau Ambang Batas Perlemen sebaiknya tidak perlu meluas dan memperpanjang perdebatan apakah DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota juga termasuk di dalamnya atau hanya DPR saja, karena jawabannya sudah ada yakni hanya berlaku untuk DPR RI (DPR Pusat) saja. Calon legislatif di daerah sebaiknya tidak menghabiskan energi untuk memikirkan Parliamentary Threshold, melainkan lebih fokus pada visi atau program rasional yang akan ditawarkan kepada masyarakat untuk bisa menarik simpati agar terpilih menjadi wakil rakyat di tingkat pusat, provinsi atau kabupaten/kota.

Calon DPR RI maupun unsur partai politik harus optimis bahwa partainya pasti bisa mencapai batas minimum 4% dari suara sah nasional untuk bisa diikutkan dalam perhitungan kursi DPR Pemilu 2019 mendatang. Calon DPRD juga diharapkan tetap berbesar hati dalam berjuang karena sekalipun partainya nanti tidak mampu mencapai batas minimal atau tidak memiliki kursi di DPR, ia tetap memiliki kesempatan untuk menjadi anggota DPRD Provinsi atau anggota DPRD Kabupaten/Kota masa kerja 2019 sampai 2024.

Penulis : MARSELINUS B. PAILLIN 

Mahasiswa Mamasa, Sulawesi Barat di Fakultas Hukum Universitas Jakarta 

Related Posts