Urban News

KPU vs BAWASLU Terkait Eks Koruptor Calon Legislatif 2019

Kantor KPU. Ilustrasi dok. (Foto: VIVA).

Jakarta, URBAN NEWS INDONESIA – Tahapan pendaftaran calon anggota legislatif atau caleg DPR dan DPRD Pemilu 2019, telah berlangsung, dengan saat ini memasuki pemberitahuan daftar calon sementara atau DCS. Namun, polemik terkait caleg mantan narapidana kasus korupsi kembali mencuat.

Putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang meloloskan 12 caleg eks koruptor, menjadi polemik. Padahal, 12 caleg tersebut dalam masa pendaftaran telah dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

KPU mencoret 12 caleg ini merujuk Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai calon legislatif 2019. Larangan ini jelas tercantum dalam Pasal 7 ayat 1 huruf h.

Dalam PKPU tersebut, selain kasus korupsi, napi bekas terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual anak juga dilarang nyaleg. Menjelang pendaftaran Caleg beberapa saat lalu, hal ini sempat menjadi perdebatan. Namun, saat itu, kegigihan KPU membuahkan hasil PKPU bisa diteken resmi Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana pada 3 Juli 2018.

Namun, kengototan KPU melarang mantan koruptor nyaleg rupanya berseberangan dengan Bawaslu. Putusan mengabulkan gugatan 12 caleg eks koruptor diterapkan Bawaslu, dengan alasan bahwa berpedoman Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Ketua Bawaslu, Abhan Misbah mengatakan, putusan pihaknya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Abhan menegaskan, putusan Bawaslu DKI yang meloloskan politikus Partai Gerindra, Mohammad Taufik sebagai caleg sudah benar. Ia menyatakan, pihaknya juga sudah siapkan argumen untuk menguatkan sikapnya.

“Kami bekerja atas dasar UU. Jadi, putusan yang dilakukan Bawaslu DKI itu saya kira sudah mengacu pada UUD. Bukan hanya UU Pemilu atau UU KPU tapi UUD,” tegas Abhan, saat dikonfirmasi, Senin, (3/9/2018).

Pihak KPU pun tak kalah ngotot. Ketua KPU, Arief Budiman menegaskan bahwa pihaknya akan tetap menyatakan 12 caleg yang diloloskan Bawaslu dengan status TMS. Ditekankan olehnya, bahwa PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sudah berlaku resmi dan belum dibatalkan.

“Peraturan itu sampai hari ini belum dibatalkan. Maka, kami selaku pembuat peraturan KPU yang harus mempedomani PKPU itu,” tegas Arief , Senin, (3/9/2018). [UNI/Marsel]. 

Sumber : VIVA.co.id

Editor : Redaktur Urbannews.co.id 

Related Posts