Urban News

LEMDIK PHINTERINDO dan PHMI Selenggarakan Diskusi Terkait TIPIKOR Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah

Pakar Keuangan Negara Siswo Sujanto saat membawakan materi dalam Forum Diskusi yang diselengarakan LEMDIK PHINTERINDO dan PHMI. (UrbanNews/Marselinus).

JAKARTA, URBAN NEWS INDONESIA ­– Lembaga Diklat Profesi Hukum dan Mediasi Center Indonesia (LEMDIK PHINTERINDO) dan Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI) menyelengarakan diskusi terbatas, di Hotel Park Cawang, Jakarta, Kamis (6/7/2017).

Kajian yang dihadiri praktisi, akademisi, dan mahasiswa hukum tersebut membahas mengenai permasalah hukum tindak pidana korupsi. Fokus diskusi diutamakan pada pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam perspektif keuangan negara.

Pakar keuangan negara, Siswo Sujanto, hadir sebagai narasumber utama dalam diskusi eksklusif kali ini. Owner LEMDIK PHINTERINDO, Urbanisasi, juga ikut berperan sebagai narasumber pakar hukum sekaligus moderator acara.

Siswo menjelaskan bahwa dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah semua harus melalui prosedur yang benar melalui Pemerintah dan DPR. Ia menambahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan terjemahan dari APBN yakni pelaksanaan keputusan bersama antara Pemerintah dengan DPR.

“Pengadaan barang atau jasa A yang sudah dihabas dan disepakati oleh Pemerintah dan DPR, harus dilaksanakan A, bukan B atau diubah semena-mena kecuali dibatalkan dengan mekanisme dibahas ulang bersama Pemerintah dengan DPR,” tegas Konsultan BPK ini saat membawakan materinya.

Lebih lanjut, Siswo menyatakan dalam hal kerugian negara, itu didasarkan pada UU Keuangan Negara bahwa yang bisa menetapkan ada atau tidaknya kerugian negara yaitu Ahli Hukum Keuangan Negara. Pakar hukum lulusan Perancis ini menjelaskan terkait berapa jumlah kerugian negara dari suatu pengadaan barang atau jasa yang berhak menghitung dan mengumumkan adalah auditor BPK dan BPKP.

Pada sesi tanya jawab, pengamat hukum, Urbanisasi, manganalogikan pernyataan Siswo Sujanto pada permasalahan pengadaan Helikopter AgustaWestland 101. Jebelon doktor hukum Universitas Hasanuddin menilai persoalan pengadaan Heli AW 101 sudah sesuai prosedur penggunaan keuangan negara yang benar. Menurutnya, hal ini sudah dibahas oleh pemerintah dengan DPR dalam renstra, rencana anggaran, penyusunan APBN dan DIPA, sehingga pembelian Heli AW 101 sudah sesuai prosedur.

“Kalau mendengarkan penjelasan pakar keuangan negara ini, maka tidak ada yang salah dalam pembelian Heli AW 101 karena sudah sesuai prosedur yang benar dan hal itu sudah ada dalam DIPA yang disepakati pemerintah dan DPR. Terkait dugaan adanya kerugian negara yang diakibatkan oleh pengadaan ini, itu bukan domain dari Panglima TNI untuk mengumumkan kepada publik seolah menjatuhkan wibawah TNI AU sendiri. Lembaga pemerintah yang paling berhak mengumumkan adanya jumlah kerugian adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan instirusi yang paling berwenang mengumumkan ada tidaknya tersangka dugaan korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kepolisian, bukan Panglima TNI,” ungkap dosen Pascasarjana Universitas Tarumanegara ini.

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia (LSP-PI) ini mengaku sengaja mengabil topik mengenai permasalahan pengadaan barang atau jasa pemerintah agar semakin banyak yang mengetahui prosedur yang benar. Peserta diskusi kali ini cukup antusias dan proaktif menyikapi materi yang disampaikan dan contoh-contoh kasus terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam perspektif keuangan negara. [UNI/MARSELINUS].

 

Related Posts