Urban News

LSPPI Sukses Laksanakan Uji Kompetensi Profesi Pengacara Pertama Di Banjarmasin

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia (LSPPI), Dr. Urbanisasi, SH, MH, CLA, CIL, (berdiri/tengah) saat mengawasi peserta Ujian Kompetensi Profesi Pengacara, di Banjarmasin, Sabtu (5/8/2017).

BANJARMASIN, URBAN NEWS INDONESIALembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia (LSP-PI) melaksanakan Uji Kompetensi Profesi Pengacara atau Advokat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mulai Sabtu (5/8/2017).

LSPPI yang memiliki lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), untuk pertama kalinya mengadakan uji kompetensi pengacara berstandar internasional di Banjarmasin. Namun pesertanya bukan hanya dari Kalsel saja melainkan juga ada dari Kalteng dan Jakarta.

Jumlah peserta Uji Kompetensi perta di Banjarmasin ini sekitar 23 advokat. Peserta adalah para advokat yang telah disumpah namun masih memiliki minat yang tinggi untuk mengikuti standar kompetensi profesi yang telah ditetapkan BNSP.

Ujian dan prosedur ketat yang terdiri dari uji praktek, uji tertulis, dan uji wawancara guna menghasilkan advokat profesional tidak menjadi penghambat antusias peserta. Salah seorang diantaranya yakni H. Ali Badrun, S.H., yang sudah menginjak usia 76 Tahun masih memiliki semangat tinggi mengikuti ujian kompetensi.

LSPPI sebagai penyelenggara, pun tidak mempersoalkan usia dan asal lembaga advokat, yang penting memiliki kemauan mengikuti ujian kompetensi ini. Advokat yang telah dinyatakan lolos pada semua tahapan uji kompetensi sertifikasi profesi akan berhak mendapatkan tambahan gelar Certified Indonesian Lawyer (CIL) di belakang nama.

Sebelumnya, Uji Kompetensi Pengacara hanya dilakukan di Jakarta saja. Namun LSPPI telah mengagendakan pelaksanaan Uji Kompetensi Pengacara pada beberapa kota besar di Indonesia guna mencapai tujuan dan visinya melahirkan pengacara-pengacara profesional berstandar internasional.

Berbagai profesi harus meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi era persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Profesi akuntan, notaris, dokter, insinyur termasuk pengacara di Indonesia harus memiliki sertifikat Ini agar, saat para pengacara tidak mengalami hambatan untuk berpraktek di Indonesia.

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia (LSPPI) Dr. Urbanisasi, SH., MH., CLA., CIL., mengungkapkan bahwa semua profesi harus memiliki standar kompetensi. Standar kompetensi ini tidak bisa didapat begitu saja ketika mereka mengikuti ujian pengacara, melainkan harus melalui lembaga resmi yaitu Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

“Uji kompetensi ini tidak serta merta diperoleh dari ujian advokat, melainkan harus melalui sebuah proses yang ditetapkan BNSP,” kata Urbanisasi di sela-sela acara Certified Indonesian Lawyer Association, Minggu, (6/8/2017)

Terbitnya Surat Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor Kep.0562/BNSP/V/2016 tentang Lisensi Kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia (SK 0562) menuai banyak respon dari sejumlah pengacara. Sebagian besar respon itu bernada keberatan atau protes. Mulai dari mempersoalkan dasar hukum, penggunaan istilah hingga alas kewenangan BNSP.

“Padahal uji standar kompetensi ini adalah untuk mengukur tingkat kemampuan seorang lawyers. Mereka diuji oleh penguji profesional dari lembaga yang sudah disahkan oleh negara,” papar Urbanisasi.

Menurut Urbanisasi, MEA sudah berlaku sehingga semua pengacara dari ASEAN tidak boleh ada hambatan berpraktek di Indonesia. Para pengacara Indonesia selama ini dapat beracara jika mempunyai kartu anggota dari Peradi dan Kongres Advokat Indonesia (KAI).

Namun setelah MEA berlaku, tentunya advokat Vietnam dan Laos, Singapura dan Malaysia juga dibolehkan memberikan layanan hukum di Indonesia. Lantas apa standar ukurannya? “Secara internasional, ukurannya standar profesi,” jelas Urbanisasi.

Oleh karena itu, menurutnya perlu kehadiran Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) khususnya bidang hukum yang diakui di tingkat Asean. Hal ini sangat fundamental guna menyiapkan advokat (pengacara) yang kompeten dan profesional dengan memiliki standar internasional dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab profesi. [UNI/MARSELINUS].

 

 

Sumber: Edo/EDITOR

Related Posts