Urban News

Tangani Kasus Heli Jenderal ini Dapat “Hadiah” Promosi Jadi Irjen TNI

Tangani Kasus Heli Jenderal ini Dapat “Hadiah” Promosi Jadi Irjen TNI

Rotasi jabatan perwira tinggi secara terbatas di tubuh TNI kembali bergulir. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mempromosikan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen Dodik Wijanarko naik jabatan sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) TNI menggantikan pejabat lama Letjen TNI M. Setyo Sularso. Serah terima digelar di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Jumat (28/7/2017).

Kenaikan jabatan Dodik Wijanarko memunculkan tanda tanya di kalangan militer. Pasalnya, promosi ini konon dikait-kaitkan dengan kasus dugaan korupsi Heli AW 101 yang ditangani Danpuspom Mayjen TNI Dodik Wijanarko. Padahal, kasus tersebut masih kabur dan masuk wilayah grey area. Selain itu jabatan Irjen yang “diberikan” kepada Dodik Wijanarko agak janggal.

Menurut pemerhati militer Pahrozi, posisi baru Irjen TNI yang berasal dari mantan Danpuspom menjadi tidak lazim. Karena jabatan Irjen biasanya dijabat jenderal yang pernah memimpin teritorial atau minimal pernah menjabat Pangdam.

“Posisi Inspektur Jenderal biasanya dijabat sosok yang pernah menduduki garis komando, karena karir Danpuspom paling tinggi bintang dua,” ujar pria yang berprofesi sebagai senior Paralegal di Lembaga Bantuan Hukum Garuda.

Pengangkatan Irjen TNI ini, lanjut Pahrozi, juga patut dikatakan masuk angin. Karena di dalam tugas dan kewenangan yang tertuang dalam Tupoksi, Irjen menangani institusi TNI secara lebih luas dan makro menyangkut transparansi anggaran dan kinerja. Ini berbeda dengan institusi Puspom yang lebih cenderung pembinaan dan pendisplinan internal anggota.

Selain itu pengangkatan Dodik juga cukup janggal karena menurut informasi yang dihimpun dari sumber di TNI, jabatan Irjen itu tidak melalui pembahasan di Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).

“Sehingga publik mengkait-kaitkan dengan adanya bargaining atau tukar guling dengan pengungkapan kasus Heli AW 101 yang masih sangat sumir dan belum tuntas ditangani Danpuspom,” ujar Fahrozi yang banyak mendengar keluhan dari koleganya.

Apalagi kasus tersebut belum memenuhi syarat karena masih dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan apakah adanya kerugian Negara atau tidak.

Publik juga mempertanyakan ada apa Panglima tiba-tiba mengangkat Danpuspom menduduki jabatan tersebut. Apa yang melatarbelakangi, adakah kompetensi yang dimiliki Danpuspom, apakah ini tidak ada kaitannya dengan kriminalisasi kasus Heli yang merugikan institusi dalam lingkungan TNI lainnya. (tim)

Related Posts