Urban News

Bersih-Bersi PAN Pasca Kongres

Bersih-Bersi PAN Pasca Kongres

Penulis : M Asri Anas
(Ketua DPW PAN Sulbar)

Di Liputan6.com edisi 19/2/2020, Ketua DPP PAN, saudaraku Yandri Susanto katakan, akan bersih-bersih partai. Latar di balik logika berfikir saudara Yandri adalah, penentuan ketua DPD, tidak lagi diputuskan DPW PAN, tapi ditentukan DPP. Quo vadis otonomisasi DPW dan DPD PAN!

Dan logika berfikir demikian, menurut saya, akan merusak partai ini secara terstruktur. Kalau partai ini rusak kelak, maka saudaraku Yandri punya andil di dalamnya. Pada periode 2015-2020, hilangnya substansi permusyawaratan dalam Muswil dengan sistem formatur tertutup, adalah bentuk pengangkangan terhadap demokratisasi PAN di tingkat wilayah.

Dan jika, substansi yang sama dilakukan hingga tingkat DPD, maka ini adalah bentuk absolutisme kekuasaan melalui operasi organisai partai yang sesat dan menyesatkan. Sebentar lagi PAN sempurna sebagai partai yang gagal berdemokrasi secara internal. Apakah ini yang kita inginkan?

Saya hanya ingin mengingatkan saudaraku Yandri, apakah dia lupa, bahwa PAN adalah aktor intelektual di balik lahirnya desentralisasi daerah melalui amandemen UUD 1945 dan lahirnya UU desentralisasi?

Semangat PAN adalah, menghapus kendali kekuasaan pemerintah pusat secara absolut dan memberikan otonomisasi terhadap daerah melalui pelimpahan wewenang ke pemerintah daerah dan perimbangan keuangan/desentralisasi fiskal. Semangat itu pula yang menginspirasi lahirnya otonomi desa melalui UU No 16 Th 2014 Tentang Desa.

Pikiran saudaraku Yandri di Liputan6.com edisi 19/2/2020, adalah bentuk pengingkaran sejarah kiprah PAN dalam membela desentralisasi kekuasaan. Karena apa yang dimaksudkan saudaraku Yandri dengan istilah bersih-bersih partai pasca Kongres PAN, justru menyeret partai ini mundur ke belakang—menjadi sentralistik dalam tata kelolanya. Membikin partai ini tidak mensifati konstruksi negara yang cenderung desentralistik. Entah apa yang merasukimu saudara Yandri?

Saya menenggarai, pikiran saudara Yandri ini, adalah bentuk lanjutan hegemoni yang sangat nyata. Ia masih mengakumulasi dendam pasca Kongres PAN di Kendari. Ia belum siap secara mentalitas dalam berdemokrasi. Belum siap berbeda dalam dialektika demokrasi di tubuh partai.

Saudaraku Yandri harus diingatkan, bahwa apa yang dipikirkannya itu, memiliki potensi konflik yang luar biasa di wilayah dan daerah. Karena kearifan lokal (daerah) yang mestinya diakomodasi secara desentralistrik dalam Musda dan diputuskan di tingkat DPW, justru doborong dan dihegemoni oleh DPP—hanya karena keinginan seorang Yandri Susanto. Apa yang saudara pikirkan itu bukan konsensus kader partai se Indonesia. Apakah saudara Yandri adalah pemilik saham mayoritas di partai ini?

Related Posts