Urban News

Bakrie & Brother di Balik SK Kembar Cagub PAN Sulteng?

Bakrie & Brother di Balik SK Kembar Cagub PAN Sulteng?

Geliat Pilgub Sulteng makin terasa. Meski akan digelar pada tahun 2020, hawa politiknya sudah memanas. Simpul-simpul politik mulai tampak dirajut para kontestan. Beberapa nama figur sudah ramai disebut dalam bursa Pilgub Sulteng 2020.

Diantara berjubel nama yang berkembang, hanya Sigit Purnomo Syamsuddin Said alias Pasha yang sudah menggelar deklarasi. Secara lugas dan penuh percaya diri, Wakil Walikota Palu ini telah menyatakan siap maju sebagai kontestan Pilgub Sulteng 2020. Deklarasi yang dihelat pada Senin (28/10/2019), semakin mengukuhkan Pasha dengan brand image; SPS (Sigit Purnomo Said) sebagai kontestan Pilgub Sulteng.

Pasha juga meyakini, mampu mengisi simpul Pilgub Sulteng 2020 dengan branding milenialis. Merepresentasikan kelompok muda milenialis dan regenerasi kepemimpinan muda Sulteng. Deklarasi SPS yang digelar impresif, dihadiri berbagai kalangan dari lapisan masyarakat Sulteng.

Figur Pasha dengan modal popularitas di industri seni tanah air, juga pengalaman kepemimpinan sebagai Walwali Kota Palu, mencuat ke permukaan publik sebagai salah satu Cagub kuat di Sulteng. Deklarasi SPS telah, menghela namanya ke level puncak bursa Pilgub Sulteng. Dengan modal rekomendasi DPP PAN yang dikantonginya, ia makin yakin, bisa memperkuat dukungan partai lain padanya.

Namun sayangnya, sehari setelah deklrasi SPS digelar, DPP PAN mengeluarkan rekomendasi kembar pada Rusli Baco sebagai Cawagub Sulteng. Rekomendasi kembar tersebut menimpulkan berbagai spekulasi di media dan DPW PAN Sulteng hingga ke kader PAN di akar rumput. Tak urung, SK kembar DPP PAN itu cukup mengganggu kader di akar rumput. Dan juga menjadi blunder di media.

Menurut salah seorang pengurus DPD PAN kota Palu yang enggan disebut namanya, mengatakan, “rekomendasi kembar DPP PAN terkait Pilgub Sulteng pada Pasha dan Rusli, menimbulkan ambigu bagi pengurus, kader dan masyarakat pendukung. Juga memecahkan konsentrasi konsolidasi partai untuk Cagub dari PAN. Selain itu, SK kembar DPP PAN juga rentan memicuh persinggungan keras antar kader pendukung Cagub.”

Di balik SK kembar DPP PAN juga menyembulkan sisi lain dari conflict of interest Bakrie & Bother di Sulteng. Nama Sekjen PAN, Eddy Soeparno yang juga mantan Dirut Keuangan Bakrie Group, ikut terseret. Eddy yang juga merupakan anggota DPR RI Komisi VII ini, digadang-kadang tangannya ikut basah dalam SK kembar DPP PAN untuk Cagub Sulteng asal PAN.

Pasalnya, dengan latar belakang sebagai mantan direktur keuangan Bakrie Group, Sekjen PAN punya conflict of interest dengan Pilgub Sulteng untuk mengamankan masa depan bisnis tambang emas Poboya di Palu milik PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS). Seturut kapasitas Eddy yang juga anggota DPR RI di Komisi VII yang membidangi energi dan industri pertambangan. Eddy ditengarai, ingin menyeret PAN dalam dua dukungan Pilgub Sulteng demi urusan bisnis Bakrie Group di Sulteng. Sebaliknya ia justru menyeret DPW PAN Sulteng dalam pusaran konflik internal.

Mencuatnya nama dan peran Eddy selaku Sekjen PAN serta kepentingan bisnis Bakrie Group, telah diendus kader PAN Sulteng. Mayoritas kader menyangkan, kalau urusan bisnis Sekjen PAN dengan Bakrie Group di Sulteng, justru merusak konsolidasi PAN di Sulteng dalam kontestasi Pilkada 2020.

Related Posts