Urban News

BUMN Terlalu Dimanja

BUMN Terlalu Dimanja

Bogor, 8 Juli 2020
by Munir (freelance writer)

Salah satu agenda pemulihan ekonomi nasional (PEN) adalah memberi stimulus dan relaksasi dunia usaha. Tak luput BUMN. Saat ini, DPR lagi sibuk-sibuknya membahasan ihwal PEN untuk BUMN.

Ada tiga skema penyelamatan BUMN yang tengah dibahas. Diantaranya, dana pembayaran utang PSO BUMN Rp.108,48 triliun, penyertaan modal (PMN) Rp.15,5 triliun dan dana talangan Rp.19,65 triliun. Nanti kita lihat seperti apa governance-nya.

BUMN sendiri masuk dalam pusaran pembahasan DPR dan pemerintah, cq kementerian BUMN. Kendatipun, di luar sana, korporasi swasta ikut engap-engap tak karuan. Terjadi PHK, dalam rangka mengurangi beban rutin terhadap arus kas perusahaan. Sudah ada tuju juta pekerja yang di PHK.

Saat ini, BUMN memberikan sumbangan 12% terhadap pendapatan APBN. Dari sisi aset, BUMN memberikan kontribusi 40% pada PDB. Wajar. Karena BUM punya privilege dari negara. Namun, tak semua BUMN berkontribusi. Ada banyak BUMN kere dan duafah.

Rasio laba bersih BUMN terhadap PDB, masih rendah. Tidak lebih dari 1,5%. Kendatipun, sejauh ini, BUMN kesannya memonopoli semua proyek pemerintah.

Studi yang pernah dibuat UI, tentang study –Owned Enterprises (SOEs), bersama Tamsek Holdings (Singapura) dan Khazanah Nasional (Malaysia) meperlihatkan, bahwa sejak 2014, secara general, kontribusi government enterprises terhadap negara cenderung stagnan.

Semua bisa dilihat pada Total Ekuitas terhadap PDB Nominal, Total Pendapatan terhadap PDB Nominal, Laba Bersih terhadap PDB Nominal dan Capex BUMN terhadap PDB Nominal. Angka tak begitu menggembirakan.

Seperti saat ini, pemerintah menarik utang melalui lelang SBN, uangnya disimpan ke perbankan. Lalu disalurkan ke BUMN yang mendapat penugasan. Resources negara, bertumpuk-tumpuk di sekitar BUMN.

Sementara, swasta, dibiarkan bertarung di pasar bebas yang liar dan begal. Pula di tengah global economic uncertainty yang kian menjadi-jadi. Lalu apa jadinya? Kapitalisme negara tumbuh lebih perkasa dan immune terhadap goncangan eksternal?

Selama ini, capaian-capaian ekonomi sebagaimana target APBN yang selalu terkoreksi, dibumbui dengan dalil argument, bahwa ekonomi kita berkontraksi, karena goncangan eksternal. Jauh sebelum Covid-19, sudah seperti itu alasannya.

Dus, sejak 2015, pemerintah melalui uang rakyat (APBN), kerap memberikan suntikan modal ke BUMN-BUMN. Sudah sekitar ratusan triliun rupiah. Baik untuk BUMN kakap yang mau me-leverage usahanya, pun BUMN dua’afah yang sudah ditohok kewajiban (utang) jangka pendek (bunga + pokok).

Bayangkan saja, ratusan triliun rupiah itu, disalurkan ke UMKM, usaha rakyat. Tentu sektor swasta berbasis ekonomi kerakyatan, sudah tumbuh lebih kuat. Namun apa jadinya, BUMN selalu mendapat asupan negara. Tapi kurang gizi, penyakitan, keropos dan engap-engap hadapi kenyataan hidup. Jauh sebelum Covid-19, mayoritas BUMN sudah blangsak dan tak karuan-karuan bisnisnya.

Orang baru terkaget-kaget, manakala terjadi skandal Jiwasraya atau Asabri. Kerugian nasabah trilunan. Padahal, default atau fraud serupa potentially bisa terjadi sewaktu-waktu pada BUMN lain. Mungkin belum terkuak saja.

Swasta yang lemah, serta BUMN yang monopolis tapi minim kontribusi, menjadi dua titik soal. Sedikit saja gonjangan eksternal, jadi target-target hingga terkusruk. Ekonomi menjadi berkontraksi. Sudah pasti, dalam peristiwa besar seperti pandemi, dampak terhadap Indonesia signifikan, karena antibody swasta dan BUMN yang lemah.

Dalam soal program PEN 2020, ada beberapa soal yang menganga. Misalnya, terkait dana pinjaman untuk BUMN sebesar Rp.19,65 triliun. Dasar hukumnya rapuh. Bisa saja terjadi sesuatu berdampak hukum di kemudian hari.

Salah satu BUMN mengajukan pinjaman dengan skema Special Mission Vehicle melalui BUMN (PT SMF) pada Bulan Juni dan Oktober 2020. Kalau dana pinjaman ini skemanya adalah sesama BUMN, maka idealnya ini B to B. Sifatnya bukan pinjaman ke pemerintah. Karena logikanya, keuangan BUMN merupakan kekayasaan negara yang dipisahkan, sehingga tak bisa dikatakan sebagai bagian dari pinjaman ke pemerintah.

Dalam struktur pinjaman tersebut, dikatakan sebagai, konsep perpetuity notes, dengan tujuan untuk memperbaiki rasio keuangan dan memperkuat struktur permodalan Perumnas. Instrumen perpetuity notes adalah proyek Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).

Kalau bicara skenario Covid-19, maka payung hukumnya adalah PP 23. Dan dalam pasal 4 PP 23, terkait PEN, hanya menyebutkan PMN, Penempatan dana, Investasi Pemerintah dan/atau Penjaminan. Kalau sifatnya B to B, antara Perumnas dan PT SMF, maka ini diluar dari PP 23 termasuk anggaran PEN.

Bagaimana ceritanya, mau pakai PEN dari APBN, tapi instrumen perpetuity notes atau proyek Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). BUMN terlalu dimanja, hingga kadang songong dan rada aneh !

Related Posts